contoh gangguan keamanan yang terjadi di indonesia pada awal pelaksanaan demokrasi liberal adalah

Berikut di bawah ini adalah contoh-contoh gangguan keamanan di Indonesia yang terjadi pada awal penerapan demokrasi liberal antara lain:

• Gangguan di bidang keamanan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang terjadi di Bandung
• Gangguan di bidang keamanan yang dilakukan oleh Pemberontakan Andi Azis
• Gangguan di bidang keamanan yang dilakukan oleh separatis Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)
• Gangguan di bidang keamanan yang dilakukan oleh Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
• Gangguan di bidang keamanan yang dilakukan Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) , dan
• Gangguan di bidang keamanan yang dilakukan oleh Darus Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Pembahasan

Di dalam sejarah, sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Saat negara Indonesia sedang menganut sistem ini, pemerintahan pada masa itu dipimpin oleh seorang perdana menteri bersama presiden yang menjabat sebagai kepala negara. Pada awal kemerdekaan tepatnya tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan bentukan negara hasil dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag serta pengakuan kedaulatan oleh kerajaan Belanda secara resmi dibubarkan.

Selepas peristiwa tersebut, sistem pemerintahan di negara Indonesia berubah menjadi sistem Demokrasi Parlementer dan berpedoman berdasar Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Menurut tulisan dari Ahmad Muslih dan kawan kawan, di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pengetahuan Sosial (2015: 96), pada masa Demokrasi Parlementer telah muncul banyak sekali partai-partai politik baru dan bebas untuk berpendapat serta mengkritisi pemerintahan pada masa itu. Terlihat dari banyaknya kelahiran dari semua partai juga merupakan semangat untuk revolusi sistem pemerintahan, akan tetapi akhirnya mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat di politik pemeritahan membuat Indonesia mengalami ketidakstabilan pemerintahan pada masa itu.

Ciri khas dari demokrasi pada masa tersebut ditandai dengan pendirian partai politik yang lebih banyak. Pada pelaksanaan pemilu tahun 1955, ada sebanyak 172 partai politik yang ikut berkompetisi. Tidak ada satu partai dominan yang paling unggul sendiri, melainkan ada empat partai dengan perolehan suara terbesar yakni: Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh prosentase sebesar 22,3 persen, partai Masyumi memperoleh prosentase sebesar 20,9 persen, Nahdlatul Ulama (NU) memperoleh prosentase sebesar 18,4 persen dan Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh prosentase sebesar 15,4 persen.

Kegagalan Demokrasi Liberal :

Kondisi yang berlangsung seperti di atas menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing dan manjatuhkan untuk menguasai pemerintahan demi menjalankan programnya. Kabinet dengan terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur).

Apabila ada salah satu partai mundur, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk salah satu orang, yang biasanya adalah ketua partai untuk bertugas membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet segera dilantik oleh presiden. Demokrasi Liberal sering disebut sebagai Demokrasi Parlementer karena memang kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen. Akibat buruknya, kabinet acap kali sering berganti. Usia kabinet yang pendek akan menyebabkan program tidak bisa  berjalan secara maksimal dan optimal.  

Pelajari lebih lanjut

Materi penjelasan tentang Demokrasi Parlementer pada link

brainly.co.id/tugas/18836709

Materi penjelasan tentang Demokrasi Liberal pada link

brainly.co.id/tugas/27252824

Detil Jawaban

Kelas                          : 9

Mapel                         : IPS

Bab : Bab 4 - Indonesia pasca Pengakuan Kedaulatan (1950-1966)

Kode kategorisasi     : 9.10.4

#JadiRankingSatu