Politik pertahanan dan keamanan indonesia bersifat A. Defensi aktif B. Invasif aktif C. Ofensi aktif D. Preventif pasif

Jawaban:

Tak ada pilihan yang benar.

Penjelasan:

Berdasarkan Kebijakan Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2019 yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, politik kebijakan pertahanan dan keamanan negara Indonesia pada saat ini diarahkan untuk dapat mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Selain itu, Ryamizard Ryacudu juga menyatakan bahwa kebijakan politik pertahanan Indonesia saat ini bersifat fleksibel dan adaptif, guna dapat menopang terwujudnya upaya pembangunan nasional.

Terdapat 6 arah Kebijakan Pertahanan Tahun 2019:

1. Melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika.
2. Berpedoman pada visi, misi dan program prioritas pemerintah, termasuk di dalamnya kebijakan kebijakan poros maritim dunia dan pengembangan kawasan.
3. Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer. Pelaksanaan kebijakan ini diarahkan untuk pembangunan Kekuatan Pokok Minumun (MEF) TNI yang berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI.
4. Memantapkan kerja sama dengan negara-negara sahabat.Adapun pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk pengembangan capacity building (kemampuan) dan meningkatkan peran aktif dalam Peace Keeping Operation (PKO)
5. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Caranya melalui peningkatan peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan
6. Mendukung pembangunan karakter bangsa. Dalam pelaksanaan kebijakan ini TNI akan melakukannya melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara.

Pelajari juga

Contoh kebijakan pertahanan Indonesia https://brainly.co.id/tugas/12211210