Ketentuan ketentuan yg terdapat dalam UU tentang KPK

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK antara lain:
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianSejumlah peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain :Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status GratifikasiSekilas KPK
Visi dan MisiFungsi dan TugasStruktur Organisasi