ciri ciri kabinet natsir

Kelas: XII

Mata Pelajaran: IPS/Sejarah

Materi: Masa Demokrasi Liberal

Kata Kunci: Kabinet Natsir

Pembahasan:

Kabinet Natsir adalah kabinet pertama setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet Natsir ini menjabat dari tanggal 7 September 1950 sampai tanggal 21 Maret 1951

Ciri-ciri kabinet ini adalah:

1. Dipimpin oleh partai Masyumi

Kabine Natsir dipimpin oleh Muhammad Natsir, politisi dari partai Masyumi, partai terbesar Indonesia saat itu yang beraliran Islam. Jabatan penting lainya juga diisi oleh Masyumi, seperti Muhammad Roem yang memegang posisi sebagai Menteri Luar Negeri, dan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat Menteri Keuangan.

2. Menghadapi berbagai pemberontakan

Kondisi negara Indonesia saat itu masih belum stabil, seusai pengakuan kedaultan oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar. Diberbagai daerah terjadi pemberontakan, baik yang ingin mengganti dasar negara, atau memisahkan diri. Pemberontakan-pemberontakan yang harus dihadapi Kabinet Natsir adalah pemberontakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin Kartosuwiryo, pemberontakan Andi Azis di Makasar dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon.

3. Menggunakan dasar negara UUDS 1950

Setelah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Konstritusi RIS digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-undang ini menentukan bentuk pemerintahan sebagai republik parlementer, dengan kekuasaan pemerintahan dipegang perdana menteri yang  bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam hal ini parlemen adalah DPRS (Dewan Perwakilan Takyat Sementara), yang dibentuk menunggu hasil Pemilihan Umum. Kabinet Natsir dibentuk berdasarkan sistem parlementer ini.

4. Jatuh Karena Krisis Irian Barat

Sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia dan Belanda sepakat untuk membahas persoalan Irian Barat (Papua) dikemudian hari setelah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 4 desember 1950,kabinet Natsir ini mengadakan perundingan antara Belanda dan Indonesia tentang masalah Irian Barat. Namun, perundingan tersebut menemui jalan buntu. Dari jalan buntu tersebut menyebabkan munculnya ketidak percayaan terhadap   kabinet Natsir dari Parlemen. Ketidakpercayaan ini menghasilkan mosi tidak percaya yang menjatuhkan kabinet dan memaksa Natsir mengembalikan mandatnya.